figurpublik.com
PROBOLINGGO,"- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berkomitmen memperkuat pengawasan sekaligus menyempurnakan tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan pasokan tetap terjaga, harga stabil, dan yang paling utama, manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya.
Komitmen tersebut dibahas secara mendalam dalam High Level Meeting (HLM) Pembahasan Tata Kelola BBM dan LPG Bersubsidi, yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, bertempat di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, pada Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini menghambat ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM serta LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Rapat ini kita gelar untuk mengurai berbagai kendala yang memengaruhi ketersediaan dan penyaluran BBM serta LPG bersubsidi. Melalui forum ini, kita berharap menemukan solusi yang tepat dan menyeluruh atas permasalahan yang ada di lapangan," jelas Sekda Ugas Irwanto.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan masukan langsung dan data akurat dari seluruh pemangku kepentingan agar permasalahan yang dirasakan masyarakat dapat terpetakan dengan jelas dan segera ditemukan jalan keluarnya. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Kami membutuhkan laporan dan penjelasan lengkap dari seluruh pihak yang hadir, sehingga kita mendapatkan kejelasan atas persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini," ungkapnya.
Sekda Ugas Irwanto juga meminta kepada PT Pertamina untuk memberikan penjelasan terkait kondisi pasokan, penyaluran kuota, hingga kendala teknis yang terjadi di lapangan.
"Kami tegaskan kepada PT Pertamina dan seluruh penyalur untuk memastikan kuota BBM subsidi maupun non subsidi terpenuhi secara profesional dan tidak terhambat dalam pendistribusiannya," tegasnya.
Selain menjamin kelancaran pasokan, pengawasan terhadap distribusi juga akan diperketat. Seluruh rangkaian penyaluran harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku agar subsidi tidak salah sasaran.
Pengawasan yang ketat wajib dijalankan di setiap mata rantai distribusi BBM dan LPG bersubsidi, agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran. Pasokan dan pendistribusian harus dijaga kestabilannya serta berjalan sesuai aturan, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dan tidak lagi mengalami kesulitan di masa mendatang," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pemerintah daerah membagi peran pengawasan kepada sejumlah perangkat daerah agar pengawasan berjalan terpadu dan menyeluruh:
DKUPP Kabupaten Probolinggo: Ditugaskan melakukan pemantauan rutin dan pengawasan pasar guna memastikan ketersediaan serta harga BBM dan LPG tetap terkendali, termasuk memastikan akses bagi pelaku UMKM sesuai ketentuan yang berlaku.
Dinas Pertanian: Bertugas memastikan kelancaran akses BBM bersubsidi bagi petani dan kelompok tani untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian.
Dinas Perikanan: Memastikan akses BBM bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan berjalan lancar tanpa kendala.
Dinas Perhubungan: Diminta memastikan akses BBM bagi armada transportasi umum serta pengusaha angkutan wisata, khususnya yang melayani kawasan wisata Gunung Bromo.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo, Mohammad Anggidigdo, menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi. Ia menegaskan bahwa subsidi tersebut diperuntukkan bagi kelompok yang memang berhak, antara lain pelaku UMKM, masyarakat kurang mampu, serta sarana transportasi umum dan sosial seperti ambulans dan kendaraan kebersihan.
Kajari juga mendorong adanya perbaikan dalam tata kelola penyaluran dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah penggunaan barcode pada aplikasi MyPertamina yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Kita temukan adanya indikasi penyerapan kuota oleh pihak yang tidak berhak, sehingga justru mengambil jatah yang seharusnya diterima oleh UMKM dan masyarakat kurang mampu," ungkap Kajari Mohammad Anggidigdo.
Ia berharap sistem pengawasan melalui aplikasi MyPertamina dapat diperketat oleh PT Pertamina, sehingga penyaluran BBM bersubsidi benar-benar sesuai peruntukannya.
"Saya berharap PT Pertamina senantiasa menjaga dan memperketat pengawasan melalui aplikasi MyPertamina sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya, dan tidak jatuh kepada pihak yang sebenarnya sudah mampu," harapnya.
High Level Meeting ini dihadiri oleh unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820/Probolinggo, PT Pertamina Jember, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, tim investigasi dan pengembangan energi, perangkat daerah terkait, serta berbagai asosiasi di Kabupaten Probolinggo.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan tata kelola BBM dan LPG bersubsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di Kabupaten Probolinggo.
Penulis : Pimred
Editor : Tim figurpublik info
0 Komentar